KURIKULUM PENDIDIKAN PERLU DIREVISI

JAKARTA - Muatan kurikulum pendidikan di Indonesia perlu direvisi serta ditinjau kembali. Kalau perlu, kurikulum dibuat standar yang berbasis pada kebutuhan masa depan sehingga tercipta manusia Indonesia yang cerdas, unggul, dan siap bersaing di era globalisasi. Hal itu dikatakan Ketua Pelaksana Yayasan Asta Anugerah, Lie Natan Keng, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/ 12), berkaitan dengan beban kurikulum kepada anak didik.
Menurut Lie Natan, Kelemahan kurikulum nasional adalah muatannya yang terlampau berat di tingkat awal sehingga siswa tidak tertarik untuk belajar lama di sekolah. Karena itu, perubahan kurikulum berbasis internasional perlu dipikirkan. Salah satunya dengan merevisi kurikulum nasional agar tidak membebani siswa.
Dikatakan, kurikulum harus dibuat menarik, interaktif, dan menyenangkan siswa sehingga mereka tidak jenuh ketika di dalam kelas. Jika sejak awal siswa merasakan mata pelajaran menjadi momok di sekolah, akibatnya pelajaran dirasakan membosankan serta menyebalkan.
''Sekolah dengan kurikulum berstandar internasional penuh perlu dilengkapi dengan guru serta prasarana dan sarana pendidikan yang membuat siswa belajar secara menyenangkan. Belajar menyenangkan itulah konsep pendidikan masa depan,'' ujar Lie yang membidani Pendidikan Bina Bangsa.
Sedangkan pakar pendidikan, Dr Abdulah Nurhadi, menilai pendidikan nasional semakin memprihatinkan. Bila melihat hasilnya, ternyata mutu pendidikan, baik dilihat dari standar nasional seperti hasil NEM maupun perbandingan antarnegara, sangatlah memprihatinkan.
Upaya peningkatan mutu yang menjadi prioritas pemerintah selama beberapa dekade berjalan di tempat, tidak meningkat dari kondisi sebelumnya. Karena itu, revisi kurikulum tidak bisa ditawar lagi sekarang ini.
Diperlukan suatu upaya serius untuk mencari dan menemukan format baru sebagai upaya mengatasi rendahnya mutu pendidikan. Implementasi desentralisasi pendidikan yang menekankan pendidikan di tingkat daerah dan sekolah tampaknya merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari serta ditunda lagi.
Ditambahkan, model pendidikan paling sesuai dengan desentralisasi adalah manajemen berbasiskan sekolah (school based management). Manajemen model itu merupakan bentuk pengelolaan sekolah yang menjamin sekolah memiliki otonomi luas dalam mengelola sumber daya, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan, serta tidak mengabaikan kebijakan nasional.
''Model itu banyak dipraktekkan di banyak negara sehingga bisa dimanifestasikan sebagai pembawa arus manajemen global, yakni berkeyakinan bahwa sedapat mungkin suatu keputusan diambil oleh mereka yang memiliki akses paling banyak akan informasi setempat,'' ujarnya.
Sebagai alternatif model pengelolaan sekolah, keberhasilan menerapkan manajemen berbasiskan sekolah tersebut sangat bergantung pada kemauan politik (political will) pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan.
Kalau kemauan politik sudah ada, pelaksanaannya sangat bergantung pada bagaimana kesiapan pelaksana dan perumus kebijakan dapat memperkecil sisi lemah. (E-5)


sumber : http://www.kopertis4.or.id/media/direvisi.htm