Walimurid tetap Terbebani

Kebutuhan Ideal SSN Belum Terpenuhi
Siapa sangka berstatus SSN justru memiliki kebutuhan ideal yang sangat besar. Meski digelontor dana Rp 220 juta dalam waktu tiga tahun, bukan berarti sekolah ideal sesuai standarisasi nasional pendidikan dengan sendirinya dapat terwujud. Maklum, yang terjadi standar pendidikan di sekolah SSN baru dapat terpenuhi sebatas standar minimal (SPM).
Paling tidak ini bisa dilihat dari analisa kebutuhan riil berdasar aspek-aspek pengembangan SNP di SMPN 1 Sumberpucung. Meski sudah memasuki tahun kedua, masih ada beberapa aspek pengembangan yang masih terpenuhi maksimal 70 persen dan diasumsikan baru bisa terpenuhi sepenuhnya hingga lima tahun mendatang.
Berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tercatat kebutuhan pengembangan seperti sarpras minimal, fasilitas pembelajaran dan penilaian, pengembangan peranserta masyarakat dan kemitraan, pengawasan dan evaluasi, serta Sistem Informasi Manajemen sekolah termasuk aspek yang belum terpenuhi hingga 70 persen.
“Pemenuhan hingga mencapai seratus persen tetap harus diupayakan untuk kemudian layak disebut memenuhi standarisasi pendidikan nasional,” kata Dra Sulasih MSi, kepala SMPN 1 Sumberpucung.
Ironisnya, pemenuhan ini tetap banyak berharap dari partisipasi pembiayaan pendidikan dari walimurid. Dari kebutuhan anggaran dana 100 juta tahun ini, SMPN 1 Sumberpucung masih membutuhkan partisipasi dana dari walimurid sebesar Rp 15 juta (15 persen). Tentunya, kebutuhan dana dari walimurid ini akan semakin besar manakala dikuranginya atau tidak ada lagi bantuan dana dari pemerintah.
Hal serupa terjadi di SMPN 1 Kepanjen. Pada tahun kedua pengembangan SSN ini, SMPN 1 Kepanjen tetap membutuhkan dukungan dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan iuran komite sekolah. Maklum, SMPN yang sempat diisukan gagal SSN ini tetap memfokuskan pengembangan SSN terhadap sarpras dengan target pemenuhan sarpras sesuai SPM hingga 80 persen pada tahun ini.
”Fasilitas pendidikan bagi siswa harus memperhatikan kelayakan dan kenyamanan. Kami harus menata-ulang pembangunan sarana perpustakaan serta menambah daya listrik. Untuk menghindari terjadi antrean, toilet di sini juga perlu ditambah,” demikian kepala SMPN 1 Kepanjen, Dakeli SPd MPd kepada KORAN PENDIDIKAN.
Tahun pelajaran ini, SMPN 1 Kepanjen menganggarkan kebutuhan dana hampir Rp 1 M. Karena kebutuhan yang masih besar ini pula, pihaknya telah mengkomunikasikannya kepada walimurid jauh-jauh hari. Pihaknya telah berupaya memahamkan walimurid untuk siap memikirkan kebutuhan SSN SMPN 1 Kepanjen paling tidak hingga tiga tahun mendatang. Namun demikian, diakuinya pengembangan sarpras tetap diserahkan kepada komite sekolah.
Sementara itu, konon unit cost (satuan biaya) yang dibutuhkan siswa SSN adalah 150 ribu rupiah per siswa. Padahal, di beberapa SMP SSN satuan biaya ini belum sepenuhnya dapat terpenuhi. SSN SMPN 3 Kepanjen, misalnya, sampai saat ini kebutuhan biaya per siswa baru tercukupi sekitar Rp 60.000 saja.
”Dengan mendapat bantuan dana SSN saja, baru sekitar 40 persen kebutuhan biaya siswa yang terpenuhi. Bagaimana nantinya ketika SSN tidak mendapat bantuan lagi dari pemerintah karena dianggap sudah mandiri,” kata kepala SMPN 3 Kepanjen, Drs Suwari MSi, setengah bertanya.

sumber :

http://koranpendidikan.com/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=1289